ALIANSI L3GAM Klarifikasi Polemik KUA-PPAS 2026 Kab.Probolinggo, Ajak Masyarakat Objektif
Probolinggo, Satpres.com
LSM LPLH – TN yang tergabung dalam ALIANSI L3GAM,
mengeluarkan pernyataan terkait polemik dugaan rekayasa teknokratis dalam penyusunan KUA-PPAS 2026 Kabupaten Probolinggo. Menurut Didit Laksana, Ketua LSM LPLH – TN dan Koordinator L3GAM, polemik ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan opini publik yang keliru dan tidak berimbang.
Didit Laksana menilai bahwa analisa yang disampaikan terkait penyusunan KUA-PPAS 2026 Kabupaten Probolinggo terlalu menyederhanakan mekanisme anggaran daerah dan berpotensi menggiring persepsi publik pada kesimpulan yang belum terbukti. Ia menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS adalah proses yang sangat ketat, melibatkan TPAD, Bappeda, serta pembahasan resmi bersama DPRD.
“Tudingan bahwa TPAD sengaja menjerumuskan kepala daerah adalah klaim serius yang harus dibuktikan dengan data konkret, bukan asumsi atau dugaan semata,” ujar Didit Laksana. ALIANSI L3GAM menjelaskan bahwa perubahan komposisi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Pegawai tidak dapat langsung dikaitkan dengan pelanggaran hukum.
Proporsi anggaran sangat dipengaruhi oleh mandatory spending, kemampuan fiskal daerah, prioritas RPJMD, serta kebijakan nasional. “Menurunnya Belanja Modal tidak otomatis berarti mengabaikan rakyat, dan meningkatnya Belanja Barang tidak otomatis identik dengan praktik mark-up. Regulasi tidak menetapkan persentase baku, yang penting adalah keselarasan dengan kebutuhan pembangunan daerah,” tegas Didit Laksana.
ALIANSI L3GAM juga mempertanyakan istilah “kejahatan kebijakan anggaran” yang digunakan, karena menurutnya istilah tersebut dapat menimbulkan impresi seolah-olah telah terjadi perbuatan melanggar hukum pidana. “Kritik harus berbasis data dan regulasi, bukan dibangun dengan narasi dramatis yang dapat memperkeruh suasana,” ujar ALIANSI L3GAM.
ALIANSI L3GAM meminta semua pihak berhati-hati dalam menggunakan istilah yang bersifat menghakimi dan mengajak masyarakat untuk tetap objektif dalam menyikapi polemik ini. “Kami mendorong pemeriksaan dan klarifikasi, bukan penghakiman prematur,” tambahnya.
Di akhir pernyataan, L3GAM mengajak semua elemen masyarakat, termasuk para penggiat LSM, untuk tetap mengedepankan integritas, objektivitas, dan akurasi data dalam memberikan kritik. “APBD memang uang rakyat, tetapi jangan sampai atas nama rakyat kita menyebarkan kesimpulan yang belum diuji. Mari menjaga suasana kondusif dan mengawal anggaran daerah dengan cara yang benar: melalui fakta, regulasi, dan mekanisme resmi,” pungkas Didit Laksana.(yon).
