Kabupaten Probolinggo Raih Prestasi Realisasi KUR Tertinggi se-Jatim, Dorong UMKM Naik Kelas
Surabaya, Satpres.com Kabupaten Probolinggo mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih realisasi penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Capaian tersebut terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis Modul Optimalisasi Data Calon Debitur pada Aplikasi U-FiNE yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur di Aula Singosari Gedung Keuangan Negara I Surabaya, Kamis (5/2/2026).
Program KUR di Kabupaten Probolinggo telah diakses oleh 1.216 pelaku usaha dengan total nilai penyaluran mencapai Rp 660.887.400.000. Pencapaian ini diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto mengatakan penguatan dan pengembangan UMKM sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo melalui Program SAE (Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing), khususnya dalam mendorong UMKM agar naik kelas.
Penguatan UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Ini selaras dengan Program SAE yang mendorong UMKM naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan, ujarnya.
Menurut Sugeng, UMKM naik kelas dilakukan melalui beberapa tahapan. Dimulai dari UMKM informal yang diarahkan menjadi legal dan tertib administrasi. Selanjutnya naik ke UMKM tertata dengan fokus pada pencatatan usaha dan digitalisasi. Tahap berikutnya adalah UMKM Bankable, yakni UMKM yang sudah mampu mengakses pembiayaan. Tahapan terakhir adalah UMKM scale up, yang mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas pasar.
Tahapan UMKM naik kelas itu dimulai dari UMKM informal agar legal dan tertib administrasi. Kemudian UMKM tertata melalui pencatatan dan digitalisasi. Selanjutnya UMKM bankable yang sudah bisa mengakses pembiayaan hingga UMKM scale up yang mampu meningkatkan kapasitas dan pasar, jelasnya.
Sugeng menambahkan, semakin banyak UMKM yang mampu mengakses permodalan, maka dampak positif terhadap perekonomian daerah akan semakin besar. Peningkatan kapasitas produksi UMKM dinilai mampu mempercepat perputaran uang dan menggerakkan ekonomi lokal.
Efeknya sangat nyata. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, perputaran uang di Kabupaten Probolinggo lebih cepat dan berdampak langsung terhadap PDRB kabupaten hingga provinsi, terangnya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, jelas Sugeng, penguatan UMKM juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja serta pengurangan angka pengangguran lokal. UMKM yang berkembang cenderung lebih ekspansif dan membutuhkan tambahan tenaga kerja.
UMKM yang naik kelas pasti membutuhkan tenaga kerja baru. Ini membantu mengurangi pengangguran lokal sekaligus menekan urbanisasi, tambahnya.
Berdasarkan data DKUPP Kabupaten Probolinggo, tercatat terdapat 2.630 UMKM di Kabupaten Probolinggo. Dari jumlah tersebut, 1.216 UMKM telah difasilitasi untuk mengakses pembiayaan sekaligus mendapatkan pendampingan usaha.
Dari data yang kami rekam, ada 2.630 UMKM dan sebanyak 1.216 UMKM sudah bisa mengakses pembiayaan serta penguatan usaha, lanjutnya.
Sugeng menegaskan, pemerintah daerah akan terus hadir dalam memfasilitasi UMKM agar semakin siap masuk ke rantai pasok modern, termasuk pusat perbelanjaan dan pasar yang lebih luas. Hal ini tercermin dari capaian Kabupaten Probolinggo sebagai daerah dengan realisasi KUR tertinggi di Jawa Timur.
Ini bukti bahwa pemerintah hadir memfasilitasi UMKM naik kelas, salah satunya melalui akses perbankan. Kabupaten Probolinggo bahkan tercatat sebagai daerah dengan realisasi KUR tertinggi di Jawa Timur, pungkasnya.(yon).
