Probolinggo, Satpres.com Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Probolinggo melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat viral di Kabupaten Probolinggo, Senin (2/3/2026). Monev dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Probolinggo dengan menyasar SPPG Sogaan Kecamatan Pakuniran dan SPPG Pondok Kelor 1 Kecamatan Paiton.
Turut mendampingi Sekda Ugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Sjaiful Effendi, Kepala Dinas Kesehatan dr. Hariawan Dwi Tamtomo, Kepala DP3AP2KB A’at Kardono, Kepala Diskominfo Hudan Syarifuddin, Kepala Disperkim Agus Budianto, Kepala DKUPP Sugeng Wiyanto, Kepala Dinas Pertanian Arif Kurniadi, perwakilan Bapelitbangda, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup serta Korwil MBG Kabupaten Probolinggo Pujo Wisnu Mahandoko.
Sekda Ugas mengatakan kegiatan monev sejatinya telah berjalan rutin dan terjadwal. Namun, kali ini ia turun langsung sebagai bentuk atensi khusus pasca adanya temuan di SPPG Sogaan. Sebenarnya monev dari Satgas itu sudah lama berlangsung dan sudah beberapa kali kita lakukan secara terjadwal. Hanya saja saya belum sempat mendampingi karena fokus pada penanganan bencana dan mewakili Bapak Bupati. Sekarang situasi sudah relatif aman, maka saya hadir langsung karena ini menjadi atensi penting bagi Satgas, ujarnya.
Sekda Ugas menegaskan, kehadiran Satgas bukan untuk mencari kesalahan, melainkan membangun komunikasi dua arah serta menghadirkan solusi konkret atas setiap temuan di lapangan. Kehadiran kami bukan untuk menyalahkan, tetapi melakukan komunikasi dua arah dan memberikan solusi. Namun apabila ada temuan signifikan yang tidak ditindaklanjuti, maka Satgas wajib melaporkan ke Satgas Provinsi Jawa Timur, jelasnya.
Menurut Sekda Ugas, Korwil MBG Kabupaten Probolinggo juga bertanggung jawab menyampaikan laporan ke BGN di Jakarta untuk ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan sanksi. Saya memastikan seluruh proses pelaporan, termasuk kasus yang sempat mencuat di SPPG Sogaan, telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, terangnya.
Sekda Ugas menjelaskan sebelum operasional SPPG berjalan, Satgas bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) telah memberikan bimbingan teknis, pendampingan serta pemahaman terkait standar kebersihan dan pengelolaan makanan. Semua fasilitasi itu diberikan secara gratis karena memang menjadi tugas Satgas dan Dinkes. Secara kelembagaan, Dinkes sudah memberikan pemahaman bagaimana menjaga kebersihan dan mengelola makanan dengan benar, terangnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Sekda Ugas mengaku akan menggelar zoom meeting menyeluruh dengan seluruh pemilik SPPG, mitra, relawan hingga kepala dapur agar hasil evaluasi dipahami secara utuh. Saya akan lakukan zoom meeting secara total supaya semua SPPG mendapatkan pemahaman yang sama. Kita beri penguatan bimtek dari Dinkes agar seluruh aturan dipahami secara utuh dan tidak ada lagi kesalahan yang sebenarnya bisa diantisipasi, ujarnya.
Program MBG merupakan bagian dari strategi nasional Presiden Prabowo Subianto sehingga pelaksanaannya di daerah harus berjalan optimal. Kalau ada satu SPPG yang viral karena kesalahan, yang malu bukan hanya SPPG, tapi Kabupaten Probolinggo dan Bupati sebagai pembina. Saya sebagai penanggung jawab teknis tentu merasa ikut bertanggung jawab. Karena itu kita terus ingatkan agar semua patuh pada aturan yang ketat, tambahnya.
Satgas MBG berharap seluruh jajaran pelaksana segera menindaklanjuti rekomendasi hasil monev sehingga program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Probolinggo dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari, pungkasnya.(yon).
