Probolinggo, Satpres.com Proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) PT Satoria di Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, meledak jadi skandal besar! Pihak manajemen perusahaan pengolah porang tersebut diduga memanipulasi tanda tangan warga sebagai syarat persetujuan tetangga, membuat Kepala Desa Randupitu, Samsul Huda, merasa dihianati dan tidak dihargai.
Gimana gak kesal, warga saya dibohongi! Informasi awal surat pernyataan bekerja, eh ternyata persetujuan tetangga untuk izin bangunan, ujar Samsul Huda dengan nada marah setelah melakukan klarifikasi dengan pihak perusahaan, Kamis (5/3/2026).
Ternyata, ada tiga warga yang mengaku diarahkan untuk menandatangani dokumen palsu itu! Dan yang lebih parah, dokumen tersebut digunakan untuk pemenuhan syarat PBG. Warga merasa dibohongi, dan Samsul Huda sangat kesal!
Dalam pertemuan klarifikasi, perwakilan PT Satoria, Yusril (Legal) dan Ilyas (HRGA), mengakui adanya ketidaksinkronan informasi. Namun, mereka menyatakan bahwa itu adalah instruksi jajaran direksi untuk mempercepat proses kelengkapan dokumen perizinan.
Warga yang terdampak mengaku merasa tertekan karena status mereka sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Ada kekhawatiran dipecat jika tidak menandatangani, kata salah satu warga.
Pembangunan pabrik PT Satoria juga disoroti karena sudah berjalan meski belum mengantongi izin operasional maupun PBG. Padahal, aktivitas pengurukan lahan telah dimulai sejak Oktober 2023!
Persoalan PT Satoria kian kompleks menyusul adanya keluhan dari tokoh masyarakat setempat, H. Fauzan, terkait ketidakpastian status pembelian lahan. Ia mengaku telah mengurus perubahan status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atas permintaan direksi lama, namun direksi baru enggan melanjutkan transaksi tanpa alasan yang jelas.
Legal PT Satoria, Yusril, hanya menyatakan bahwa pihaknya menjalankan instruksi dari kantor pusat. Namun, warga dan pemerintah desa tidak terima!
Saat ini, Pemerintah Desa Randupitu terus melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas perusahaan guna mengantisipasi dampak sosial dan hukum lebih lanjut. Pemerintah desa juga berencana untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap PT Satoria.
